Home » Metropolitan » KASATPOL-PP DKI JAKARTA RENCANA MUTASI RIBUAN ANGGOTA SATPOL-PP “ITU PERINTAH GUBERNUR ANIES

KASATPOL-PP DKI JAKARTA RENCANA MUTASI RIBUAN ANGGOTA SATPOL-PP “ITU PERINTAH GUBERNUR ANIES

Ilustrasi

GAMBIR — Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Yani Wahyu mengungkapkan rencana untuk memutasi anggota Satpol PP adalah atas perintah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebanyak kurang lebih 4.950 anggota Satpol PP Jakarta di 5 wilayah akan dimutasi sehingga praktik pungutan liar yang dilakukan segelintir oknum bisa dicegah.

“Satpol PP jumlahnya 4.950 ini tersebar di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Ini kita akan puter, ini perintah Pak gubernur (Anies Baswedan) barusan. Iya, misalnya begini (anggota yang beroperasi) Jakarta Barat kita puter anggota ke Jakarta Timur. Nanti anggota Jakarta Timur kita pindahin ke Jakarta Selatan. Kita puter aja di tempat yang baru,” ujar Yani di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

Pemindahan lokasi akan mempertimbangkan kedekatan domisili anggota Satpol PP.

Meski rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan, namun Yani menuturkan durasi waktu penempatan paling lama hanya mencapai 1 sampai 2 tahun saja.

“Ke depannya kita akan evaluasi terus, paling tidak nggak usah lama-lama setahun dua tahun pindah,” ungkap Yani.

Mutasi yang dilakukan untuk menghindari praktik pungli tersebut akan diberlakukan bagi personel tingkat pertama yang ada di tingkat jabatan pelaksana.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan rencana tersebut dilakukan guna menanggapi temuan Ombudsman terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum Satpol PP.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Zainal untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Iya, rollingnya tadi Pak Yani sudah sampaikan yang sudah 10 tahun atau lebih atau sebelumnya akan di-rolling. Dan untuk inspektorat nah tadi ada Pak Zainal untuk mem-follow up temuan-temuan yaang disampaikan Ombudsman,” kata Sandi.

Sementara itu, ia juga mengaku akan lebih fokus dalam melakukan pembangunan ruangan binaan dan sementara bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), dalam penataan Pasar Tanah Abang nantinya.

“Akan ada review sistem pengawasannya, akan ada untuk masukan Ombudsman kita akan lebih jeli lagi melakukan penataan ruang yaitu untuk lokasi binaan dan lokasi sementara,” katanya. (Red/s sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*